08
Dec
08

TINDAK KEKERASAN

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

 

Permasalahan  korban  tindak kekerasan dan pekerja migran  akhir-akhir ini telah menjadi isu global karena menyangkut hak azasi manusia (HAM).

Korban tindak kekerasan mengalami masalah yang sangat serius baik secara fisik, mental maupun sosial sebagai dampak traumatis yang berkepanjangan, bahkan cenderung melekat pada dirinya ; seperti   ketakutan yang berlebihan, kehilangan harapan hidup, kebencian yang mendalam, ketidakberdayaan, kecacatan dan sebagainya yang menyebabkan korban tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

 

Penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja  migran, sangat menuntut penanganan yang komprehensif, integratif dan multidisipliner, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah maupun masyarakat yang peduli terhadap penanganan masalah korban tindak kekerasan (orsos,lsm, pemuka masyarakat, pemuka agama, media massa dan lain sebagainya).

 

Dalam rangka diperolehnya strategi dan langkah-langkah penanganan secara terencana, terpadu dan profesional diperlunya  kegiatan  sosialisasi kepada  dinas instansi  terkait  serta  masyarakat , baik di tingkat  provinsi maupun di kabupaten kota

Warga masyarakat yang paling rentan terhadap tindak kekerasan (potensial victim) adalah anak, orang dewasa yang lemah (laki-laki dan perempuan) serta para lanjut usia

 

Menghadapi kenyataan tersebut, diperlukan upaya bantuan dan perlindungan sosial, baik berupa langkah-langkah pencegahan, pemulihan, pemberdayaan, dsb.

 

DASAR HUKUM

 

  1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang lanjut usia
  2. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
  3. Undang-Undang no. 23  tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga

  1. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
  2. SKB  antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI,  Menteri Sosial Ri,  Kepala Kepolisian RI,  

            nomor       : 14/men  pp/dep. v/x/2002

            nomor       : 1329/menkes/skb/x/2002

            nomor       : 75/huk/2002

            nomor pol : b/3048/x/2002

            tentang pelayanan terpadu korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

 

 

 BENTUK TINDAKAN PENANGANAN

 

*       Rehabilitasi psikososial semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan ( ktk ) dan pekerja  migran sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar

*       Resosialisasi adalah serangkaian upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang, yang telah memperoleh layanan rehabilitasi psikososial agar dapat kembali kedalam keluarga dan masyarakat dengan sebaik-baiknya

*       Rujukan adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya

*       Rumah perlindungan adalah tempat untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan /pekerja migran selama korban belum mendapatkan tempat yang tetap dan aman.

*       Pusat krisis adalah lembaga yang memberikan bantuan khusus yang bertujuan untuk menurunkan dan menghilangkan perasaan traumatis yang dialami korban tindak kekerasan/pekerja migran bermasalah

 

 

 

 PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN

 

prinsip-prinsip dalam penanganan langsung kepada individu korban tindak kekerasan/pekerja migran  :

 

*       Penerimaan ; menerima dan menghormati setiap penerima pelayanan (ktk/pm )dalam keadaan apapun atau dalam setiap kondisi yang dialami penerima pelayanan (ktk/pm ) tanpa melakukan diskriminasi.

 

*       Komunikasi ; saling memberi dan menerima informasi tentang penanganan korban tindak kekerasan/pekerja migran  diantara penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan, antara aparat profesional, dan antara lembaga yang terkait.

 

*       Individualisasi ; memahami dan menerima bahwa setiap penerima pelayanan memiliki keunikan sehingga ia berbeda dengan orang lain.

 

 

*       Penggalangan partisipasi masyarakat dengan menghindari ambisi-ambisi yang  dominan dari pihak-pihak tertentu dan arogansi sektoral.

 

*       Penggalangan partisipasi masyarakat dengan menghindari ambisi-ambisi yang  dominan dari pihak-pihak tertentu dan arogansi sektoral.  

 

*       Bekerja sama dengan berbagai badan, instansi atau lembaga dalam rangka legitimasi dan keberhasilan pelaksanaan program.

 

*       Titik berat program terbaik adalah upaya-upaya pencegahan, disamping rehabilitasi/pemulihan, pengembangan dan dukungan

 

 

*       Profesionalisme ; penanganan masalah korban tindakan kekerasan/pekerja migran  dilakukan dengan menggunakan metoda, teknik dan pendekatan secara profesional

 

*       Kemitraan ; penanganan masalah korban tindakan kekerasan/pekerja migran dilaksanakan dalam hubungan kemitraan dari berbagai unsur yang saling menguntungkan, menguatkan dan sinergis

 

*       Partisipasi ; pelibatan seluruh segmen seperti lsm, pers, akademisi, lembaga adat, lembaga keagamaan, dunia usaha, tokoh dan warga masyarakat dalam penanganan masalah tindak kekerasan/pekerja migran.

 

*       Advokasi ; merupakan upaya pendampingan dan konsultasi serta perlindungan sosial kepada korban tindak kekerasan/pekerja migran.

 

*       Pemberdayaan masyarakat ; masyarakat perlu diberdayakan terutama kelompok yang rentan tindak  kekerasan melalui pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan upaya pengasuhan anak, manajemen emosi dan sosialisasi nilai-nilai anti tindak kekerasan, serta menghindari timbulnya ketergantungan

 

 

*       Pelayanan berbasiskan korban, yaitu menempatkan ktk/pm sebagai sasaran utama bantuan (dapat didalam lembaga/ panti maupun non panti), dengan memberdayakan potensi yang ada pada korban dan lingkungan terdekat/ keluarga.

 

*       Pelayanan berbasiskan keluarga, dalam hal ini keluarga ktk/pm sebagai sarana dan media utama pelayanan/ bantuan sosial.

 

*       Pelayanan berbasiskan kelembagaan, yaitu menempatkan ktk/pm pada lembaga pelayanan (rumah perlindungan ataupun pusat krisis bagi ktk/pm).

 

*       Pelayanan berbasiskan masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai pusat dalam bantuan sosial korban tindak kekerasan/pekerja  migran.

 

*       Pengembangan kebijakan, menempatkan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penanganan masalah korban tindak kekerasan/pekerja  migran.

 

 


0 Responses to “TINDAK KEKERASAN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: